Sejumlah warga mengaku telah berupaya mencari elpiji 3 kg ke berbagai titik, namun hasilnya nihil. Padahal, sebelumnya masih ada pengecer yang menjual dengan harga berkisar Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung. Kini, pasokan tersebut nyaris tidak tersedia sama sekali.
“Sekarang bukan lagi soal harga mahal, tapi memang barangnya tidak ada. Sudah berkeliling, tetap kosong,” ujar seorang warga Mentok, Rabu, 28/01/2026
Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang ditugaskan negara untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi elpiji bersubsidi. Masyarakat menilai Pertamina perlu memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab kelangkaan yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah Mentok dan sekitarnya.
Minimnya informasi resmi dari pihak Pertamina justru memunculkan berbagai dugaan adanya persoalan dalam rantai distribusi, mulai dari penyaluran yang tidak merata, lemahnya pengawasan, hingga indikasi penyimpangan penggunaan elpiji subsidi. Warga menduga elpiji 3 kg turut digunakan oleh pelaku usaha yang seharusnya tidak berhak, seperti rumah makan, usaha kuliner, dan jasa tertentu.
“Banyak usaha seperti rumah makan Padang, pecel lele, bahkan usaha laundry yang diduga masih memakai gas 3 kg. Padahal itu jelas gas subsidi untuk masyarakat kurang mampu,” ungkap warga lainnya.
Sesuai ketentuan pemerintah, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil. Penggunaan oleh usaha skala menengah dan besar dinilai dapat mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan pernyataan resmi pemerintah pusat yang kerap menyebut stok elpiji nasional dalam kondisi aman.
Masyarakat Mentok berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan distribusi, menertibkan penggunaan elpiji subsidi agar tepat sasaran, serta membuka data penyaluran secara transparan.
Langkah tegas dinilai penting agar persoalan kelangkaan elpiji 3 kg tidak terus berulang dan kembali merugikan rakyat kecil.
(yudi)