Perkuat Disiplin dan Kepedulian Sosial, Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi Yonif TP 946/Depati Menumbing

Perkuat Disiplin dan Kepedulian Sosial, Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi Yonif TP 946/Depati Menumbing

Redaksi       Comment   

BANGKA BARAT – Pangdam II/FCSriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Markas Yonif TP 946/Depati Menumbing yang berlokasi di Desa Air Gantang, Dusun Penganak, Kecamatan Parittiga, pada Selasa (21/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi prajurit serta memberikan pengarahan strategis terkait kedisiplinan dan profesionalisme TNI.

Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut hangat oleh Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Nur Wahyudi, S.E., M.I.Pol., Dandim 0431/BB Letkol Czi Fadil, S.E., M.I.P., serta jajaran unsur Forkopimda Bangka Belitung. Prosesi penyambutan diwarnai dengan hormat jajar dan demonstrasi bela diri PSM yang memukau dari para prajurit Yonif TP 946/DM.

Penekanan Pangdam: "Prajurit Harus Menjadi Solusi, Bukan Masalah"

Dalam arahannya di depan seluruh personel, Mayjen TNI Ujang Darwis memberikan pesan mendalam mengenai integritas prajurit di tengah dinamika wilayah yang menantang. Beliau menegaskan bahwa prajurit harus memiliki mental yang baja dan disiplin yang tinggi.

Beberapa poin krusial yang ditegaskan Pangdam meliputi:

Anti-Kegiatan Ilegal: Prajurit dilarang keras terlibat dalam penambangan liar (timah), perambahan hutan, maupun penyalahgunaan BBM. Sebaliknya, TNI harus mendukung kelancaran kegiatan resmi pemerintah dan PT Timah.

Pemberantasan Penyakit Masyarakat: Pangdam memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan narkoba, judi online, dan perilaku menyimpang lainnya. "Perwira dan Bintara diberikan wewenang untuk mengecek HP anggota sebagai langkah preventif," tegasnya.

Kesejahteraan & Fasilitas: Terkait pembangunan asrama dan sistem penggajian (ATM), Pangdam memastikan proses sedang berjalan dan berharap prajurit tetap fokus bertugas sembari menunggu fasilitas selesai dibangun.

Bijak Bermedia Sosial: Teknologi harus digunakan untuk kepentingan dinas dan komunikasi keluarga yang positif, bukan untuk hal yang merugikan nama baik satuan.

"Prajurit Yonif TP 946/DM harus kuat mental, tidak cengeng, dan siap ditempatkan di mana saja. Jadilah manfaat bagi masyarakat, baik sebagai imam masjid, pengurus gereja, maupun dalam kegiatan sosial lainnya," ujar Mayjen TNI Ujang Darwis.

Sinergi dan Bakti Sosial di Tengah Masyarakat

Tidak hanya fokus pada internal militer, kunjungan ini juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat sekitar. Ketua Persit KCK PD II/Sriwijaya beserta rombongan melaksanakan penanaman pohon di lahan Yonif TP 946/DM sebagai bentuk kepedulian lingkungan.

Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, Pangdam menyerahkan bantuan sosial berupa:

Paket Sembako Kontainer: Untuk prajurit dan operasional.

Bantuan Anak Yatim & Warga Kurang Mampu: Puluhan paket sembako dibagikan kepada warga Dusun Air Gantang, Penganak, dan Sunthai.

Bantuan Panti Jompo: Selain bahan pokok dan telur, TNI juga menyerahkan bantuan alat bantu jalan berupa kursi roda dan tongkat.

Kegiatan ditutup dengan sesi anjangsana bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, termasuk Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman. Seluruh rangkaian acara berakhir pada pukul 13.08 WIB dalam keadaan aman dan kondusif, sebelum rombongan bertolak kembali ke Pangkalpinang.

Kunjungan ini diharapkan mampu memotivasi prajurit Yonif TP 946/Depati Menumbing untuk terus meningkatkan kemampuan bela diri, menembak, dan fisik, sekaligus menjaga keharmonisan dengan masyarakat di Bumi Sejiran Setason.

Kasus Sofyan Hakim Mengguncang Bekasi, Dugaan Kriminalisasi Mencuat!

Kasus Sofyan Hakim Mengguncang Bekasi, Dugaan Kriminalisasi Mencuat!

Redaksi       Comment   

 

PELAPOR KORUPSI DIJADIKAN TERSANGKA???

BEKASI | Suara-keadilan.net

Publik dibuat geram. Sebuah ironi dalam penegakan hukum kembali terjadi. Sofyan Hakim, mantan Pj. Kepala Desa Sumber Jaya, yang awalnya melaporkan dugaan korupsi, justru berakhir sebagai tersangka.

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa—

ini tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.

⚠️ ALARM BAHAYA: Pelapor Bisa Jadi Korban

Jika pelapor korupsi justru dikriminalisasi, maka muncul pertanyaan besar:

👉 Siapa lagi yang berani bicara?

👉 Apakah hukum masih melindungi kebenaran?

Ketua FKMPB, Eko Setiawan, menegaskan bahwa kasus ini sarat kejanggalan dan tidak bisa dibiarkan.

🔥 FAKTA PANAS YANG MENGUNDANG TANDA TANYA

Sejumlah dugaan kejanggalan yang mencuat:

💥 Alur Perkara Berubah Arah

Dari pelapor menjadi tersangka — perubahan drastis yang dinilai janggal.

💥 Kesaksian Diduga Disaring

Saksi yang meringankan seolah “hilang”, sementara yang memberatkan dijadikan dasar utama.

💥 Aset Disikat?

Istri Sofyan, Ibu Een, mengungkap penyitaan yang dinilai tidak relevan:

Tanah warisan

Bonus kinerja dari Bapenda

Kendaraan pribadi

💥 Dicopot Setelah Melapor

Sofyan diberhentikan dari jabatan tanpa kejelasan aturan yang kuat — memicu dugaan adanya tekanan atau kepentingan tertentu.

⚖️ LAWAN BALIK! Tim Hukum Bergerak

Kuasa hukum Muh. Reza Putra, S.H. resmi mengajukan Kontra Memori Banding untuk melawan langkah Jaksa Penuntut Umum.

“Kami melihat ada kejanggalan serius. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kebenaran. Kami siap bongkar semuanya di tingkat selanjutnya!” tegasnya.

🟥 INI UJIAN BESAR!

Kasus ini kini jadi sorotan:

Apakah aparat penegak hukum akan membuktikan integritasnya,

atau justru memperkuat stigma lama:

⚠️ “Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

✊ SERUAN KERAS: JANGAN BUNGKAM KEBENARAN!

Eko Setiawan menutup dengan pernyataan tegas:

“Kalau pelapor saja bisa dijadikan tersangka, maka ini bahaya bagi semua. Kami tidak akan diam. Keadilan harus ditegakkan!”

D.S

BREAKING NEWS Mobil Innova Tabrak Pagar Cagar Budaya di Mentok, Satu Warga Tewas

BREAKING NEWS Mobil Innova Tabrak Pagar Cagar Budaya di Mentok, Satu Warga Tewas

Redaksi       Comment   

Bangka Barat, 10 April 2026 — Kecelakaan tragis terjadi di kawasan Pelabuhan Lama Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Sebuah mobil jenis Toyota Innova berwarna silver dengan nomor polisi BN 1332 OL, yang menurut keterangan warga dikemudikan oleh seorang wanita, melaju dari arah Terminal Mentok. Sesaat setelah keluar dari gapura Pelabuhan Lama, kendaraan tersebut diduga hilang kendali dan langsung menghantam sudut pagar bangunan cagar budaya yang dikenal sebagai Rumah Mayor.

Nahas, di lokasi kejadian terdapat seorang warga yang sedang duduk di sudut tembok. Korban yang diketahui bernama Udin, warga Tanjung, langsung tertabrak kendaraan tersebut dan mengalami luka serius.

Warga sekitar yang sedang beraktivitas mengaku terkejut mendengar suara benturan keras. Saat didatangi, mereka mendapati kendaraan telah menabrak pagar dan korban sudah dalam kondisi terkapar.

“Suara dentumannya keras sekali. Kami kira apa, ternyata mobil sudah menabrak dan korban sudah jatuh,” ujar salah satu saksi di lokasi.

Korban sempat dilarikan menuju RSUD Sejiran Setason untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, dalam perjalanan, nyawa korban tidak tertolong.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa pengemudi kendaraan dan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga setempat, mengingat lokasi kejadian berada di kawasan bersejarah sekaligus jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan.

(Tim Redaksi)

BMPBB Turun Tangan, Siap Kawal Ketat Pemilihan RT/RW Serentak Pangkalpinang 2026

BMPBB Turun Tangan, Siap Kawal Ketat Pemilihan RT/RW Serentak Pangkalpinang 2026

Redaksi       Comment   

Pangkalpinang, Suara-Keadilan.net  -- Pemkot Pangkalpinang resmi memulai tahapan pemilihan serentak RT/RW se-Kota Pangkalpinang pada April 2026, dengan pendaftaran calon dibuka pada 6–10 April 2026. Pemilihan ini menggunakan mekanisme partisipatif (langsung oleh warga) atau metode door-to-door. Anggaran pemilihan disiapkan sekitar Rp15 juta – Rp18 juta per kelurahan. Dalam Keterangan Resmi Di Media Wali Kota Saparudin dan Sekda Mie Go mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna mendapatkan banyak pilihan kandidat yang berkualitas. Informasi lebih lanjut mengenai lokasi pendaftaran spesifik biasanya tersedia di kantor kelurahan masing-masing. 

Agenda Besar Pemerintah Kota Pangkalpinang, Yaitu Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Yang Akan di Laksanakan Serentak Menjadi Sorotan Ormas Barisan Muda Patriot Muda Bangka Belitung (BMPBB). Mereka Kembali Mengajak Masyarakat tuk Ikut Serta, demi mendapatkan para pemimpin yang beretika dan menjunjung tinggi keadaban.

“Kita berharap dapat memiliki para pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat kota Pangkalpinang yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan,” kata Bung Deki Kurniawan, tokoh pemuda babel, Rabu (08/04/2026)

Pemilihan Pengurus RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah bagian dari struktur pemerintahan paling bawah di masyarakat yang berperan penting dalam membantu kelancaran administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa atau kelurahan yang merupakan fondasi demokrasi paling dasar di Indonesia. Prinsip utamanya adalah musyawarah dan mufakat untuk kepentingan warga, bukan alat kepentingan pribadi maupun penguasa/politis.

Berdasarkan peraturan dan etika, berikut adalah poin-poin penting agar pemilihan RT/RW tetap independen dan berintegritas:

Penyelenggara Yang Independen: 

Panitia pemilihan harus berasal dari warga setempat yang netral, dibentuk melalui musyawarah, dan tidak memiliki konflik kepentingan (bukan titipan pihak tertentu).

Asas Pelayanan Publik: 

Pemilihan ketua RT harus mengutamakan prinsip pelayanan publik, yaitu jujur, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Musyawarah Mufakat & Voting Langsung: 

Metode pemilihan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting langsung yang demokratis, jujur, dan adil, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa masing-masing.

Transparansi dan Partisipasi: 

Proses pendaftaran calon, verifikasi, hingga pemungutan suara harus diumumkan secara terbuka kepada seluruh warga agar legitimasi ketua terpilih kuat.

Independensi dari Intervensi Politik: 

RT/RW adalah mitra Lurah/Kepala Desa (kemitraan/koordinatif), bukan perpanjangan tangan politik praktis. Calon ketua haruslah figur yang berdedikasi melayani warga.

Ketentuan Pemilih dan Calon: 

Pemilih adalah warga yang terdaftar dalam KK dan KTP di wilayah tersebut, memastikan yang memilih adalah warga asli setempat. 

Sikap Warga dalam Pemilihan RT/RW:

Menghormati keputusan bersama.

Memilih pemimpin yang berdedikasi dan memiliki visi pelayanan, bukan berdasarkan tekanan atau imbalan.

Aktif mengawasi jalannya pemilihan agar tidak terjadi kecurangan. 

Dengan mengikuti tata cara dan peraturan yang berlaku, pemilihan RT/RW akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, mengayomi, dan benar-benar melayani warga, bukan sekadar menjadi alat bagi pihak tertentu

Bung Hartoni indra Atau Toni Cobra Selaku Dewan Pengawas Ormas BMPBB yang ikut mendampingi ketua umum menyatakan sikap tegas ormas BMPBB untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan RT RW Serentak Di Kota Pangkal Pinang Ini Tuk memastikan proses terbebas dari pelanggaran dan kecurangan.

Ormas BMPBB juga menyerukan pihak penyelenggara pemilihan Pengurus RT RW Serentak Di Kota Pangkal Pinang untuk menjaga integritas dan netralitas.

“Ayo Panitia Penyelenggara, mari kita bersama-sama jaga agar hasil suara dari masyarakat tetap seperti pilihan masyarakat kota Pangkalpinang ” tegas Bung Toni Cobra.

Ormas BMPBB Juga mengajak warga menjadi pengawas independen dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Mereka juga meminta aparat keamanan, kepolisian, militer, dan ASN untuk bersikap netral.

“Kami akan tetap konsisten mengawal proses pemilihan yang bersih sampai penetapan akhir” Ujar Bung Toni Cobra.

Ormas BMPBB mengancam akan melaporkan segala bentuk kecurangan kepada pihak berwajib.

 “Kami sudah pegang data rekapan, jadi kami akan mengetahui jika ada yang coba-coba bermain curang dan Saya tidak meminta Anda untuk menyukai saya dan ormas saya, saya hanya meminta Anda untuk bersama jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat kota Pangkalpinang yang sudah kondusif ini,” tutup Deki Kurniawan.

Polri Ungkap Kerugian Rp1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Polri Ungkap Kerugian Rp1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Redaksi       Comment   

 

JAKARTA | Suara-keadilan.net

Dalam rangka mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.

“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.

“Sepanjang tahun 2025-2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.

“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Red

Dandim 0431/Bangka Barat Pimpin Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat Perwira dan Bintara

Dandim 0431/Bangka Barat Pimpin Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat Perwira dan Bintara

Redaksi       Comment   

MENTOK, BANGKA BARAT – Komandan Kodim 0431/Bangka Barat, Letkol Czi Fadil, S.E., M.I.P., memimpin langsung Acara Korp Raport Pelantikan Kenaikan Pangkat bagi personel Perwira dan Bintara di lingkungan Kodim 0431/BB. Kegiatan khidmat ini berlangsung di Ruang Lobi Makodim 0431/Bangka Barat pada Senin, 06 April 2026, pukul 11.00 WIB.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perwira tinggi Kodim, di antaranya Kasdim 0431/Babar Mayor Inf Subkhan, Danramil 431-02/Mentok Mayor Czi Maharudin, Pasiops Kapten Arm Beny Simorangkir, Pasilog Kapten Inf A. Siahaan, Pasi Intel Kapten Inf Dedy Sulanda, serta Pasiter Lettu Inf Heru Susyadi. Turut hadir pula Ketua dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LV Dim 0431/Babar serta seluruh personel Kodim 0431/Babar.

Dalam amanatnya, Letkol Czi Fadil menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk apresiasi negara atas kinerja nyata prajurit di lapangan.

"Kenaikan pangkat pada hakikatnya merupakan penghargaan sekaligus kehormatan atas prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada satuan, bangsa, dan negara," ujar Letkol Czi Fadil.

Beliau menegaskan bahwa proses kenaikan pangkat melalui tahapan yang ketat, mulai dari Sidang UKP, Uji Terampil Perorangan (UTP), tes kesemaptaan, hingga penilaian kepribadian. Hal ini menjadi bukti bahwa prajurit yang naik pangkat adalah mereka yang memiliki rekam jejak bersih tanpa pelanggaran.

Dandim juga memberikan apresiasi khusus kepada para istri prajurit yang hadir mendampingi. Beliau meyakini bahwa keberhasilan suami dalam meraih pangkat baru tidak lepas dari doa dan dukungan moral yang kuat dari keluarga di rumah.

Menutup rangkaian acara, Dandim berharap agar kenaikan pangkat periode 1 April 2026 ini menjadi pemantik semangat baru bagi para personel untuk meningkatkan kualitas kinerja.

"Bagi prajurit yang dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi, harus menyikapi dengan kinerja dan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima amanah ini dengan penuh syukur dan tanggung jawab demi kejayaan TNI Angkatan Darat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

Sumber: Penerangan Kodim (Pendim) 0431/Bangka Barat

Ketua Yayasan SMK TEHNOLOGI Assalam Sudah Pecat Kepsek Hj Yayah, Kami Sudah Gugat Secara Hukum Karena Masih " merugul "

Ketua Yayasan SMK TEHNOLOGI Assalam Sudah Pecat Kepsek Hj Yayah, Kami Sudah Gugat Secara Hukum Karena Masih " merugul "

Redaksi       Comment   

 

BEKASI | Suara-keadilan.net

Setelah sekian lama diam, akhirnya ketua Yayasan SMK TEHNOLOGI Assalam H Hendra Cipta Dinata, SE.MM yang secara resmi terpilih dari hasil rapat para pendiri Yayasan, akhirnya bersuara setelah semakin viral dan kisruhnya dunia pendidikan di SMK TEHNOLOGI Assalam di bawah komando Hj Yayah Fauziah, M.Ag yang ketika di konfirmasi wartawan dengan arogannya melarang merekam dan meliput, dan mengarahkan ke pengacaranya.

H. Hendra panggilan akrabnya mengungkapkan kepada media, bahwa benar sejak tanggal 31 Oktober 2025 sudah di pecat atau di berhentikan, dengan no surat 005/SU/X/2025 dan di tanda tangani oleh Hendra sebagai ketua Yayasan dengan stempel basah, sehingga sudah berlaku sejak di tanggal tersebut.

Namun karena hj Yayah ini " merugul " dan tidak bisa di bilangin ( di peringatin, red ) dan tetap masih kekeh bertahan, jadi bukan ada pembiaran dari kami ( yayasan ) dan kami juga sudah melakukan langkah hukum, namun dia melakukan perlawan entah dengan dasar apa ? engga jelas, dia bukan pemilik yayasan, dia bukan pemilik aset daripada yayasan tersebut, tetapi tetap bertahan di sekolah tersebut. 

" Saya berharap ada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab secara hukum agar bisa mengeluarkan dia ( hj Yayah ) keluar dari SMK TEHNOLOGI Assalam, karena kami juga sudah tidak berkenan, dengan dia masih bertahannya di SMK itu, padahal kita sudah memberikan surat pemecatan, namun dia selalu merecoki kinerja kami sebagai pengurus Yayasan yang baru, diantaranya ketika kami mau merenovasi sekolah, supaya sekolah tersebut dapat lebih layak, dalam hal belajar dan mengajar, siswa juga bisa lebih terkontrol, dengan mutu pendidikan yang ada, namun selalu di halangi, kami ngecat, dia ikut ngecat, apa maksudnya, " Ujar Hendra, Senin 30/3/2026.

Lanjut Hendra sangat berharap kepada pihak yang berwenang menaungi dunia pendidikan SMK Swasta, untuk mengambil keputusan agar Kepsek tersebut dapat keluar, karena kami dari Yayasan menjadi kesulitan untuk mengembangkan Yayasan tersebut, 

" Kalau perlu langkah hukum ya kita akan tempuh langkah hukum, dan setelah hari raya ini kami berencana akan berkantor, namun karena dia merasa berkuasa, sampai semua kunci - kunci kantor di pegang sama dia, inikan jelas pencurian, tindak pidana kalau kami mau laporkan, tetapi kami masih beretikad baik, biar dia keluar secara baik - baik, " Tegas Hendra.

Dan terkait dengan penggunaan dana BOS, kami sudah berkonsultasi dengan KCD agar di pending dulu, jangan sampai di kucurkan, karena dia sudah engga berhak sebagai kepala sekolah untuk mengambil anggaran dana dana selain dana BOS dan sebagainya. 

Dalam hal ini, pengamat sosial Kab Bekasi M.Irsyam menegaskan agar pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat agar segera mengambil tindakan, karena kalau kepala sekolah sudah di pecat maka tidak punya kewenangan apapun.

Karena menurut M Irsyam, bahwa secara hukum dan prosedur administrasi, kepala sekolah (kepsek) yang sudah dipecat (diberhentikan) secara resmi tidak lagi berhak mengelola atau mendapatkan akses atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut. 

Berikut adalah rincian terkait situasi tersebut:

Hilangnya Kewenangan: Saat kepsek diberhentikan, jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau penanggung jawab dana BOS otomatis gugur. Pengelolaan dana BOS beralih ke pejabat baru atau Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk dinas pendidikan.

Prosedur Pergantian: 

Jika terjadi pemecatan, Dinas Pendidikan harus segera memperbarui data di Dapodik untuk mengganti spesimen tanda tangan di bank agar dana tidak disalahgunakan oleh mantan kepala sekolah.

Tanggung Jawab Sisa Dana:

Jika ada dana yang tersisa dari masa jabatan kepsek lama, dana tersebut tetap menjadi hak sekolah dan wajib dipertanggungjawabkan oleh pengelola yang baru.

Penyalahgunaan: 

Jika mantan kepala sekolah masih mencairkan atau menggunakan dana BOS setelah dipecat, hal tersebut masuk dalam kategori tindakan penyalahgunaan wewenang dan dapat ditindak secara hukum (tindak pidana korupsi).

Kepala sekolah yang dipecat, terutama karena kasus penyalahgunaan dana, akan kehilangan akses penuh terhadap operasional keuangan sekolah. ( Eyp / red