SUARA KEADILAN || KEBUMEN
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Sidoharum, Sempor, yang diklaim sebagai inisiatif "anggaran dari Presiden," kini menjadi simbol kegagalan transparansi dalam pengelolaan dana negara. Meskipun berlabel proyek vital ketahanan pangan, pelaksanaan di bawah tanggung jawab SATKER OP SDA SERAYU OPAK (BBWS Serayu Opak) diselimuti oleh kabut misteri, mengabaikan hak publik untuk mengetahui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Investigasi di lapangan mengungkap adanya rantai institusionalisasi bungkam yang secara kolektif menghalangi akses terhadap informasi dasar proyek, menguatkan dugaan adanya praktik gelap di balik megaprojek ini.
Pilar-Pilar Proyek Menghindar dari Akuntabilitas
Dana APBN yang dikucurkan untuk infrastruktur harusnya diikuti dengan akuntabilitas tertinggi. Namun, di Sempor, upaya verifikasi informasi selalu menemui jalan buntu:
Pemerintah Desa Mengisolasi Diri, Sekretaris Desa Sidoharum secara tegas menyatakan tidak tahu menahu tentang detail kontrak, nilai anggaran, hingga nama resmi kontraktor. Sikap "terima jadi" dari pemerintah desa ini menunjukkan kelemahan pengawasan lokal dan potensi pengabaian terhadap dampak dan spesifikasi proyek di wilayah mereka sendiri.
Mandor Proyek, Klaim Tanpa Bukti: Mandor di lokasi hanya mampu berdalih proyek berjalan "sesuai spek," sementara ia sendiri gagal total menyebutkan besaran anggaran atau spesifikasi teknis (spek) yang seharusnya ia pegang sebagai acuan kerja. Klaim "sesuai spek" tanpa dasar data faktual adalah klaim kosong yang patut dicurigai.
Konsultan Pengawas 'Membisu': Pihak Konsultan, yang perannya krusial sebagai penjamin mutu dan akuntabilitas teknis, secara misterius menghilang dan tidak merespons upaya konfirmasi media. Sikap diam dari Konsultan menunjukkan kelalaian profesional serius dan secara etis menempatkan mereka sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas minimnya transparansi.
Ketika Mandor buta terhadap spesifikasi, Desa menolak mengetahui besaran uang, dan Konsultan memilih membisu, publik patut curiga: apa yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh BBWS Serayu Opak?
BBWS Serayu Opak Wajib Hentikan Praktik Kerahasiaan
Sesuai dengan Pasal 1 (Akurasi/Verifikasi) dan Pasal 3 (Uji Informasi) Kode Etik Jurnalistik, rilis ini menuntut tanggung jawab penuh dari BBWS Serayu Opak sebagai penanggung jawab utama. Praktik kerahasiaan seperti ini hanya membuka ruang bagi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta potensi penurunan kualitas konstruksi.
BBWS Serayu Opak didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam 1x24 jam dengan merilis dokumen vital berikut kepada publik, tanpa tunda:
Nilai Kontrak Total Resmi: Angka pasti APBN yang digelontorkan.
Identitas Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas, Nama PT/CV yang memenangkan tender, sesuai data LPSE.
Dokumen Spesifikasi Teknis: Detail standar material (semen, besi, agregat) dan dimensi konstruksi yang menjadi acuan kerja, untuk memungkinkan verifikasi publik terhadap hasil pekerjaan.
Jangan jadikan proyek "titipan Presiden" ini sebagai monumen keangkuhan birokrasi dan ketidaktransparanan. Publik menuntut akuntabilitas penuh atas setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk hajat hidup petani. Kegagalan untuk merilis data ini hanya akan memperkuat keyakinan publik bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kejanggalan dalam proyek vital ini.
Publisher /Red