Proyek pembangunan Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, kini jadi sorotan tajam publik. Proyek bernilai miliaran rupiah ini diduga kuat dimenangkan oleh perusahaan “CV siluman” yang keberadaannya tidak jelas, sehingga memunculkan tanda tanya besar tentang integritas proses lelang di tubuh Pemkab Bangka Barat.
Dilansir dari Sentralberitaindonesia.com, indikasi adanya perusahaan fiktif yang masuk sebagai pemenang tender memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Publik menduga ada praktik kongkalikong antara panitia lelang dengan pihak tertentu untuk mengatur jalannya proyek strategis ini.
Lebih jauh, dugaan ini kian memperlihatkan bobroknya tata kelola pembangunan di Bangka Barat. Bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bahwa proyek pemerintah seakan menjadi “lahan basah” bagi oknum yang haus keuntungan.
Yang lebih mengkhawatirkan, aparat penegak hukum (APH) terkesan melakukan tebang pilih. Kasus bernuansa korupsi dengan nilai besar seperti proyek Puskesmas Jebus ini berjalan tanpa hambatan, sementara perkara kecil di lapangan sering cepat ditindak. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa hukum di Bangka Barat masih bisa “dibeli” oleh pihak berkepentingan.
“Kalau benar pemenang tendernya CV siluman, artinya ada persekongkolan. Masyarakat jelas dirugikan, apalagi ini menyangkut layanan kesehatan. Tapi sayangnya, aparat terkesan menutup mata,” ungkap seorang warga Bangka Barat yang menolak disebutkan namanya.
Padahal, pembangunan Puskesmas Jebus sejatinya adalah program prioritas untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat di wilayah barat Bangka. Namun, dengan dugaan adanya permainan tender, masyarakat khawatir pembangunan ini hanya menjadi formalitas dan hasilnya jauh dari standar kualitas.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi Pemkab Bangka Barat dan APH. Tanpa langkah konkret dan transparan, publik menilai bahwa dugaan korupsi dan permainan proyek hanya akan dibiarkan, sementara rakyat kembali menjadi korban.
Sebagaimana diberitakan Sentralberitaindonesia.com, skandal ini menegaskan perlunya pengawasan ketat serta keberanian APH untuk membongkar praktik kotor yang diduga telah mengakar dalam pengelolaan proyek pemerintah di Bangka Barat.
Saat berita ini dipublish Awak Media masih berupaya konfirmasi Dinas terkait .(red)